HALLO DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapai ramainya tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror tidak rasional.
"Akhir-akhir ini itu banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan.
Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu," kata Wapres dalam dari video Setwapres, Selasa (23/11/2021).
Wapres menilai kalau ada masalah di dalam organisasi maka harus dibenahi adalah masalahnya bukan membubarkan organisasinya.
"Jangan karena satu orang, namanya penyusupan ada dimana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah," terang dia.
Baca Juga: Velove Vexia Menikah
Wapres mengatakan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT).
"Dalam kaitan dengan terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme
sebagai tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah yang kemudian dijadikan
sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan terorisme (TPT) yang ketuanya saya sendiri. Saya yang mengetuai itu," terang Wapres.
Ma'ruf Amin memaparkan, ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk
terorisme di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme dan radikalisme.
Baca Juga: Fuji: Malam Sebelum Kejadian Vanessa Angel Bicara 'Nggak Ada Hari Besok', Besok Expired'.
"Bahkan MUI bersama dengan osmas-ormas Islam lain bersama dengan pemerintah menginisiasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan terorisme," ujar dia.
Ma'ruf juga mendukung langkah hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapa pun. Termasuk bagi pihak yang melakukan tindakan kejahatan terorisme.
"MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus (dihukum)," terang dia,
